Komisi II: Bentuk Otorita Paling Cocok untuk IKN Saat Ini

20-09-2023 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin rapat kerja Komisi II di Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Foto: Arief/nr

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyikapi usul Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat agar pemerintahan IKN nanti berupa Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara atau disingkat dengan Provinsi DKI Nusantara. Menurut Doli, berdasarkan diskusi dengan pemerintah dan para pakar untuk saat ini bentuk pemerintahan yang paling cocok untuk IKN adalah otorita.

 

”Kami menganalisis, mendapatkan masukan yang kemudian mendiskusikan dengan pakar-pakar dan segala macam. Dan akhirnya kami sepakat dengan pemerintah untuk memang sekarang itu lebih baik bentuk organisasinya (pemerintahan) otorita,” kata Doli saat ditemui Parlementaria usai memimpin rapat kerja Komisi II di Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

 

Meski demikian, Doli mengungkapkan ketika perekonomian IKN sudah berjalan dan stabil, bukan tidak mungkin jika suatu saat pemerintahan IKN akan berubah menjadi Pemerintahan Daerah Khusus.

 

”Memang ada rencana, pada akhirnya nanti saat semuanya sudah settle bisa jadi nanti kita akan berpikir akan menjadi semacam Pemerintah Daerah Khusus. Bahwa nanti, at the end setelah semuanya berjalan akan jadi pemerintah daerah khusus atau apa, ya nanti aja kita lihat setelah rencana rencana di dalam masterplan itu terlaksana.” sambungnya.

 

Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini, bentuk pemerintahan otorita ini dinilai lebih efektif untuk mendukung pembangunan di IKN selesai sesuai rencana. ”Tapi untuk langkah tahap-tahap pertama ini, supaya pembangunannya efektif dan sesuai rencana,” pungkasnya. (we/aha)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...